Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan aturan baru untuk melindungi hak para pelanggan layanan telekomunikasi seluler.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut resmi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan konsumen.

Melalui SE Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh dihilangkan.

Aturan ini juga secara tegas melarang operator seluler mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan saat menggunakan sisa kuota.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kebijakan tersebut dikeluarkan karena pihaknya masih menerima aduan masyarakat.

Laporan dari publik menunjukkan ketentuan mengenai akumulasi kuota internet tersebut belum diterapkan secara penuh oleh operator.

Pemerintah lantas menetapkan batas waktu bagi seluruh operator seluler untuk segera mematuhi ketentuan yang berlaku.

Batas waktu kepatuhan tersebut diberikan paling lambat hingga tanggal 28 September 2026 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan pada Selasa.

Pihak kementerian berharap para penyelenggara layanan seluler bisa segera melaporkan tingkat kepatuhan mereka sebelum tenggat berakhir.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Senayan tersebut, Meutya menegaskan bahwa kementeriannya mengawal ketat implementasi kebijakan ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan oleh pihak penyelenggara telekomunikasi.

Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan menjelang tenggat yang ditentukan, pemerintah optimistis para operator seluler dapat segera menuntaskan penyesuaian sistem dan melaporkan kepatuhan mereka secara resmi kepada Kemkomdigi.