Sebanyak 3 perkara dinyatakan dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam periode penanganan tersebut.

Selain itu, terdapat 32 perkara yang diputus dengan status dikabulkan sebagian oleh lembaga peradilan konstitusi.

Adapun perkara yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi mencapai angka 105 berkas permohonan.

Sebanyak 185 perkara lainnya diputuskan dengan status tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Terdapat pula 80 perkara yang secara resmi dinyatakan ditarik kembali oleh pihak pemohon.

Sebanyak 12 perkara dinyatakan gugur dalam proses persidangan di lembaga yudikatif tersebut.

Satu perkara lainnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan mengadili.

Puan menegaskan bahwa lembaganya memiliki komitmen kuat untuk terus menghadirkan produk hukum yang berkualitas.

Produk legislasi tersebut dipastikan harus selaras dengan konstitusi negara serta memiliki landasan hukum yang jelas.

Regulasi yang dibentuk juga diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan riil di tengah masyarakat.

Selain itu, seluruh aturan yang disahkan bertujuan untuk mendukung kelancaran pencapaian target pembangunan nasional.