Menteri Agama Ad Interim tahun 2022, Muhadjir Effendy, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tidak boleh bertentangan dengan nota kesepahaman atau MoU yang telah disepakati kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir ketika hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, ia menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum mengenai sejauh mana ikatan aturan hukum dalam dokumen bilateral tersebut.

Muhadjir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil tindakan yang berbeda dari isi MoU yang sudah ditandatangani bersama.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 ini menyeret sejumlah terdakwa ke meja hijau.

Perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp622.090.207.166,41.

Peran Kuota Tambahan dan Tanggapan KPK

Selain mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sejumlah nama lain turut duduk di kursi Terdakwa dalam perkara rasuah ini, termasuk staf khusus Ishfah Abidal Azis dan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham.

Yaqut sebelumnya sempat menyatakan bahwa pembagian kuota haji tambahan harus berdasarkan kesepakatan dengan Kerajaan Arab Saudi dan tertuang dalam nota kesepahaman pada 8 Januari 2024.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Pemerintah Arab Saudi sebenarnya tidak ingin ambil pusing terkait teknis pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK menyebutkan bahwa pengaturan komposisi pembagian merupakan hasil rekayasa pihak Kementerian Agama di dalam negeri.

Jaksa penuntut umum berencana menghadirkan ratusan saksi untuk merampungkan proses persidangan yang putusannya dijadwalkan pada bulan Desember.