Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan menyoroti kondisi sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Koperasi tersebut mulai menanggung cicilan dari Dana Desa meski belum memperoleh modal usaha.

Kondisi itu disampaikan oleh Zulfikar dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Julianto di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia mencontohkan situasi di wilayah Tangerang Raya yang merupakan daerah pemilihan miliknya.

Berdasarkan data yang diterimanya, ada sekitar 350 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk atau berjalan di sana.

Namun, hampir separuh dari koperasi tersebut disebut belum mendapatkan permodalan usaha secara nyata.

Kendala itu terjadi karena koperasi belum menjalani survei ulang atau belum masuk dalam pendataan online.

Zulfikar menilai situasi tersebut menjadi masalah serius karena masa pembayaran cicilan sudah berjalan.

Ia mengibaratkan hal itu seperti seseorang yang sudah membayar cicilan kendaraan tetapi wujud kendaraannya belum ada.

Dalam rapat tersebut, ia juga meminta Kementerian Koperasi memberikan alokasi anggaran pelatihan khusus bagi generasi muda.

Menurutnya, minat anak muda terhadap koperasi masih rendah karena mereka belum melihat prospek ekonomi yang menjanjikan.

Zulfikar turut mendorong agar Koperasi Merah Putih tidak sekadar menjadi pengecer barang dari perusahaan besar.

Koperasi harus berperan sebagai agregator hasil produksi warga desa dari sektor pertanian hingga perikanan.

Hasil produksi itu semestinya ditampung oleh koperasi sebelum kemudian disalurkan kembali kepada Perum Bulog.