Pemerintah secara resmi menerbitkan kebijakan anyar mengenai perlakuan terhadap sisa kuota internet yang belum terpakai oleh pelanggan.

Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026.

Status Hukum Sisa Kuota

Terbitnya aturan baru ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Sisa kuota kini dipandang sebagai hak milik tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi bagi pengguna.

Pilihan Layanan Operator

Penyelenggara layanan seluler wajib menyediakan berbagai opsi paket yang fleksibel.

Operator dapat menawarkan paket dengan fitur akumulasi kuota atau rollover.

Selain itu, pilihan paket non-rollover juga tetap harus disediakan bagi para pelanggan.

Bentuk Perlindungan Pelanggan

Negara mewajibkan operator melindungi sisa kuota yang belum dimanfaatkan oleh pengguna.

Bentuk perlindungan tersebut mencakup perpanjangan masa aktif hingga pengembalian dana.

Seluruh ketentuan ini berlaku bagi pengguna layanan prabayar maupun pascabayar.

Transparansi dan Pengawasan Operator

Selain perlindungan sisa kuota, operator seluler juga diminta untuk meningkatkan transparansi informasi kepada pelanggan secara menyeluruh.

Informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, hingga kebijakan pemakaian wajar harus disampaikan secara jelas.

Penyelenggara jaringan seluler juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban ini kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan.

Komdigi akan terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan aturan baru ini di lapangan.