Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan capaian kinerja legislasi yang dilakukan lembaganya bersama pemerintah.

Sepanjang tahun sidang 2025-2026, tercatat ada 16 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Puan dalam rapat paripurna khusus dalam rangka HUT ke-81 DPR RI.

Selain itu, lembaga legislatif ini juga bersiap melanjutkan pembahasan berbagai rancangan undang-undang lainnya pada masa sidang berikutnya.

Sejumlah rancangan undang-undang tersebut berada pada berbagai tahapan mulai dari pembicaraan tingkat I hingga tahap penyusunan.

DPR RI turut mencatat ratusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam periode yang sama.

Puan menegaskan bahwa lembaganya memiliki komitmen tinggi dalam menghadirkan produk hukum yang selaras dengan konstitusi.

Produk legislasi tersebut juga dirancang agar mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional.

Rencana Pembahasan dan Data MK

Pada tahun sidang berikutnya, DPR RI akan melanjutkan pembahasan terhadap 14 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, 19 RUU usul inisiatif DPR RI, 4 RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 27 RUU dalam tahap penyusunan, serta 8 ratifikasi konvensi internasional.

Terkait pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi pada periode tersebut, terdapat 418 perkara dengan rincian 3 perkara dikabulkan seluruhnya, 32 perkara dikabulkan sebagian, 105 perkara ditolak, 185 perkara tidak dapat diterima, 80 perkara ditarik kembali, 12 perkara gugur, dan 1 perkara Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskannya.