Pemerintah secara resmi menerbitkan regulasi baru untuk melindungi hak para konsumen layanan telekomunikasi seluler di seluruh wilayah Indonesia.

Aturan ini secara tegas melarang seluruh operator seluler menghanguskan sisa kuota pelanggan yang telah dibeli ketika masa aktif paketnya berakhir.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 pada tanggal 28 Agustus 2026 sebagai payung hukum yang mengikat.

Penerbitan surat edaran ini merupakan langkah responsif pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sisa kuota data yang sudah dibeli konsumen merupakan hak milik sah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Melalui aturan anyar tersebut, penyedia jasa telekomunikasi dilarang keras mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan demi memperpanjang masa aktif.

Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi operator untuk menyediakan mekanisme perlindungan yang adil dan tidak merugikan pihak konsumen setia.

Beberapa pilihan mekanisme yang wajib disediakan meliputi akumulasi sisa kuota ke periode berikutnya atau rollover secara berkala.

Operator juga dapat menerapkan perpanjangan masa aktif paket secara fleksibel serta pengalihan manfaat atau pemberian kompensasi.

Pilihan lain yang sah adalah pengembalian dana atau refund serta mekanisme perlindungan lain yang terbukti aman bagi konsumen.

Seluruh penyedia jasa telekomunikasi diwajibkan bersikap transparan dalam menyampaikan rincian harga, volume kuota, masa berlaku, dan aturan FUP.

Operator wajib menyediakan sistem pemantauan terintegrasi yang mudah diakses agar pelanggan dapat melacak riwayat pemakaian secara real-time.

Pemerintah memberikan masa transisi dan batas waktu kepatuhan paling lambat pada tanggal 28 September 2026 bagi seluruh operator.

Setelah tenggat waktu tersebut, setiap operator wajib menyerahkan laporan perkembangan pemenuhan kewajiban secara berkala kepada Kemkomdigi.