Bank Indonesia memperkuat perlindungan konsumen sistem pembayaran setelah menilai kemampuan masyarakat menghadapi transaksi digital masih berada dalam kategori kritis.

Dalam Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027 di Jakarta pada Senin, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan mendorong penguatan edukasi serta sistem pengamanan.

Indeks Keberdayaan Konsumen Meningkat

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 telah mencapai 77,03 persen.

Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 12,36 poin jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2023 yang mencatatkan angka 64,67 persen.

Meskipun mengalami peningkatan, hasil pengukuran tersebut tetap menempatkan keberdayaan konsumen ke dalam kategori kritis.

Survei berkala yang dilaksanakan setiap tiga tahun itu mengukur aspek pengetahuan, sikap, serta perilaku masyarakat sebelum dan selama memakai layanan pembayaran.

Tiga Pilar Perlindungan Konsumen

Filianingsih menegaskan bahwa peningkatan kemampuan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan edukasi semata dari pihak penyelenggara layanan.

Penyelenggara keuangan serta otoritas terkait turut memegang tanggung jawab besar dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan siber.

Melalui program Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen 2027, Bank Indonesia menetapkan tiga pilar utama penguatan.

Ketiga pilar tersebut mencakup pemberdayaan konsumen, penguatan perlindungan, serta tindakan kolaboratif antarpihak terkait.

Peran Industri Jasa Keuangan

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dicky Kartikoyono menyatakan industri jasa keuangan wajib menjadi lapisan pertahanan pertama.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai lapisan kedua, sementara aparat penegak hukum menjadi lapisan ketiga.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengaitkan agenda perlindungan ini dengan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development.