Penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 pada 28 Agustus lalu untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi mendapat penilaian positif.

Kebijakan tersebut dianggap sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu kuota hangus yang bersifat final dan mengikat.

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Heru Sutadi, menyatakan bahwa surat edaran ini berhasil mengakomodasi kepentingan konsumen sekaligus industri telekomunikasi.

Aturan ini dinilai tepat karena tidak memaksakan satu model bisnis tunggal kepada para operator seluler di tanah air.

Operator tetap diberi ruang untuk menentukan mekanisme layanan masing-masing sepanjang hak konsumen atas sisa kuota tetap terjamin dengan baik.

Meskipun demikian, pemerintah tetap mempunyai kewajiban penting untuk mengawasi kepatuhan operator secara langsung di lapangan.

Pemerintah harus memastikan bahwa pilihan layanan yang diberikan benar-benar mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas.

Apabila aturan ini dijalankan dengan patuh oleh operator, maka revisi terhadap Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 dinilai tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Namun, regulasi yang lebih kuat tentu harus disiapkan apabila di kemudian hari ditemukan operator yang enggan menjalankan ketentuan tersebut.

Pengawasan dan Evaluasi Regulasi ke Depan

Penyesuaian regulasi secara komprehensif, termasuk terhadap aturan telekomunikasi lainnya, dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus tergesa-gesa.

Pemerintah melalui kementerian terkait perlu memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal guna melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen seluler.