Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa penerapan Undang-undang Satu Data Indonesia membebaskan warga dari kewajiban menyerahkan data berulang kali.

Kebijakan ini mengintegrasikan informasi antarlembaga pemerintah agar data terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah.

Penguatan Integrasi Layanan Publik

Keterhubungan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus meringankan beban administratif masyarakat.

Meutya menjelaskan bahwa tugas utama Kementerian Komunikasi dan Digital adalah menghubungkan berbagai data agar dapat diakses instansi yang memerlukan.

Warga tidak lagi harus mendatangi banyak tempat demi mengulang proses birokrasi yang serupa.

Waktu dan tenaga masyarakat pun bisa dialihkan untuk kegiatan yang jauh lebih produktif.

Penerapan ini mengandalkan interoperabilitas sebagai prasyarat utama pertukaran data elektronik.

Standarisasi yang seragam mencakup definisi, metadata, kode referensi, serta pengamanan akses.

Kementerian membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ditopang oleh Pusat Data Nasional.

Regulasi baru ini juga berjalan beriringan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah memastikan bahwa kedaulatan data dan privasi masyarakat tetap terlindungi secara ketat.