Pemerintah resmi mengubah kebijakan terkait layanan seluler di tanah air melalui penerbitan aturan baru.

Langkah tersebut mewajibkan seluruh operator telekomunikasi untuk tidak lagi menghapus sisa kuota internet milik pelanggan secara sepihak.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 sebagai landasan hukum utama perlindungan tersebut.

Kebijakan penting ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Aturan tegas ini menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibayarkan oleh masyarakat merupakan hak penuh pelanggan.

Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan apapun semata-mata untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut.

Hak Pelanggan Memilih Mekanisme Layanan

Melalui aturan baru ini, operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan berbagai pilihan mekanisme perlindungan sisa kuota.

Pelanggan kini memiliki kebebasan untuk menentukan model layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan serta pola penggunaan sehari-hari.

Pilihan yang harus disediakan mencakup akumulasi kuota atau rollover, non-rollover, perpanjangan masa aktif, serta pengalihan manfaat.

Selain itu, terdapat opsi kompensasi, pengembalian dana atau refund, hingga bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan konsumen.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa perubahan ini menggeser pola layanan yang sebelumnya ditentukan oleh operator.

Pemerintah memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 agar operator segera melaporkan pemenuhan ketentuan baru ini.

Penerbitan regulasi tersebut juga dipicu oleh banyaknya aduan dari masyarakat terkait masalah sisa kuota internet yang sering hangus.