Pakar Hukum Ungkap Celah Migrasi KBLI 2025 di OSS yang Belum Terintegrasi Maksimal
Pemerintah telah menyiapkan jalur transisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 lewat Surat Edaran Bersama.
Pedoman tersebut mengatur bahwa izin lama tetap berlaku serta perubahan kode tanpa ubah substansi bisa dikonversi secara otomatis.
PP 28 Tahun 2025 juga terbit sebagai payung hukum besar dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lapangan.
Tantangan Teknis Migrasi dan Validitas Data Perusahaan
Kondisi di lapangan menunjukkan proses transisi tidak sekadar menyesuaikan kode usaha melainkan memastikan data sahih antarsistem.
Kendala muncul ketika pelaku usaha mengira penerapan KBLI 2025 berarti cukup menambahkan kode baru di dalam sistem OSS.
Panduan OSS sebenarnya membedakan secara tegas antara pengajuan kegiatan baru dan penyesuaian kegiatan usaha yang sudah eksisting.
Perusahaan yang salah langkah berpotensi memiliki dua jejak kegiatan berbeda yang tidak mempunyai histori administrasi sama.
Managing Partner BP Lawyers Counselors at Law Lita Paromita Siregar menilai persoalan utama bukan sekadar perubahan angka.
Perusahaan perlu memastikan seluruh dokumen legalitas membaca klasifikasi usaha yang sama persis di berbagai sistem.
Verifikasi tidak cukup dilakukan lewat pencocokan lima digit kode tanpa melihat nama kegiatan dan uraian di dalamnya.
Keterkaitan dengan NIB, PB-UMKU, LKPM, dan data AHU harus dipastikan konsisten agar menghasilkan jejak hukum terbukti.
Persamaan Anggota KBLI dan Risiko Kepatuhan Hukum
Masalah lain muncul ketika nomor KBLI lama dan baru tetap sama padahal nomenklatur serta ruang lingkupnya berubah.
Sebagai contoh kode 58130 memiliki cakupan berbeda antara aturan KBLI 2020 dan pembaruan KBLI 2025.
Pengguna sistem kerap kesulitan memastikan apakah suatu record telah benar-benar migrasi ke versi terbaru secara tepat.
Auditor, investor, maupun bank kini memerlukan pemeriksaan mendalam sampai ke uraian kegiatan usaha di dalam dokumen.
Masa transisi ini semestinya menjadi momentum bagi korporasi untuk memperbaiki cara melakukan pemeriksaan legalitas.
Selama regulasi dan sistem belum sepenuhnya seirama, pemeriksaan manual tetap menjadi langkah krusial bagi perusahaan.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






