Pemerintah telah menyiapkan jalur transisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 lewat Surat Edaran Bersama.

Pedoman tersebut mengatur bahwa izin lama tetap berlaku serta perubahan kode tanpa ubah substansi bisa dikonversi secara otomatis.

PP 28 Tahun 2025 juga terbit sebagai payung hukum besar dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di lapangan.

Tantangan Teknis Migrasi dan Validitas Data Perusahaan

Kondisi di lapangan menunjukkan proses transisi tidak sekadar menyesuaikan kode usaha melainkan memastikan data sahih antarsistem.

Kendala muncul ketika pelaku usaha mengira penerapan KBLI 2025 berarti cukup menambahkan kode baru di dalam sistem OSS.

Panduan OSS sebenarnya membedakan secara tegas antara pengajuan kegiatan baru dan penyesuaian kegiatan usaha yang sudah eksisting.

Perusahaan yang salah langkah berpotensi memiliki dua jejak kegiatan berbeda yang tidak mempunyai histori administrasi sama.

Managing Partner BP Lawyers Counselors at Law Lita Paromita Siregar menilai persoalan utama bukan sekadar perubahan angka.

Perusahaan perlu memastikan seluruh dokumen legalitas membaca klasifikasi usaha yang sama persis di berbagai sistem.

Verifikasi tidak cukup dilakukan lewat pencocokan lima digit kode tanpa melihat nama kegiatan dan uraian di dalamnya.

Keterkaitan dengan NIB, PB-UMKU, LKPM, dan data AHU harus dipastikan konsisten agar menghasilkan jejak hukum terbukti.

Persamaan Anggota KBLI dan Risiko Kepatuhan Hukum

Masalah lain muncul ketika nomor KBLI lama dan baru tetap sama padahal nomenklatur serta ruang lingkupnya berubah.

Sebagai contoh kode 58130 memiliki cakupan berbeda antara aturan KBLI 2020 dan pembaruan KBLI 2025.

Pengguna sistem kerap kesulitan memastikan apakah suatu record telah benar-benar migrasi ke versi terbaru secara tepat.

Auditor, investor, maupun bank kini memerlukan pemeriksaan mendalam sampai ke uraian kegiatan usaha di dalam dokumen.

Masa transisi ini semestinya menjadi momentum bagi korporasi untuk memperbaiki cara melakukan pemeriksaan legalitas.

Selama regulasi dan sistem belum sepenuhnya seirama, pemeriksaan manual tetap menjadi langkah krusial bagi perusahaan.