Pelanggan kini diberikan kebebasan penuh untuk menentukan layanan sesuai dengan pola penggunaan mereka masing-masing.

Menurut Meutya, penentuan layanan seharusnya berada di tangan pelanggan, bukan lagi dipilihkan secara sepihak oleh operator.

Para operator juga diminta memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat terkait harga, volume kuota, masa berlaku, hingga ketentuan pemakaian secara wajar.

Selain itu, penyediaan kanal pemantauan yang terintegrasi diwajibkan agar pengguna bisa lebih mudah memantau sisa kuota mereka.

Kementerian memberikan batas waktu selama satu bulan penuh kepada operator untuk menerapkan seluruh aturan baru tersebut.

Batas akhir penerapan kebijakan ini jatuh pada tanggal 28 September 2026 mendatang beserta kewajiban penyampaian laporan kepada pemerintah.