Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan ketentuan baru terkait perlindungan sisa kuota internet bagi para pelanggan seluler di tanah air.

Aturan tersebut secara sah mulai diterbitkan oleh pihak kementerian pada Jumat, tanggal 28 Agustus 2026.

Kebijakan ini dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026.

Penerbitan surat edaran ini merupakan bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang disahkan pada tanggal 23 Juli 2025.

Larangan Keras Menghanguskan Kuota dan Pungutan Biaya Tambahan

Melalui aturan tersebut, pihak kementerian secara tegas melarang operator seluler untuk menghilangkan sisa kuota internet milik pelanggan yang telah dibayarkan.

Operator juga tidak diperbolehkan mengenakan beban biaya tambahan kepada pelanggan demi mempertahankan sisa kuota yang sudah dibeli sebelumnya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa setiap kuota yang sudah dibeli oleh masyarakat merupakan hak penuh pelanggan.

Beliau menegaskan bahwa sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus oleh kebijakan sepihak dari operator seluler.

Kewajiban Penyediaan Berbagai Opsi Layanan bagi Pelanggan

Pemerintah mewajibkan para operator seluler untuk menghadirkan pilihan layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan harian para pengguna.

Bentuk perlindungan sisa kuota ini dapat berupa akumulasi kuota atau rollover maupun tanpa akumulasi kuota.

Pilihan lainnya mencakup perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, bentuk kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund.

Operator seluler juga diizinkan menyediakan bentuk perlindungan lain selama tidak merugikan pihak pelanggan.