Persidangan terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian soal isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menarik perhatian publik.

Perkara yang menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa itu menyoroti dasar hukum yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga pengacara Roy Suryo, Refly Harun, menilai dakwaan penuntut umum belum memiliki landasan yang cukup kuat.

Refly menyoroti penggunaan Pasal 32 serta Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam persidangan tersebut.

Penerapan pasal terkait perusakan atau manipulasi dokumen elektronik itu dinilai tidak relevan karena minimnya minimal dua alat bukti.

Selain itu, ia juga mempertanyakan penerapan pasal pencemaran nama baik serta fitnah yang dianggap terlalu dipaksakan oleh penuntut umum.

Tuduhan fitnah semestinya didahului dengan pembuktian keaslian ijazah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tanpa pembuktian substantif materiil mengenai keaslian dokumen dari pengadilan, pengenaan pasal fitnah dinilai terlalu prematur.

Kritik yang disampaikan para terdakwa dinilai masih berkaitan dengan kepentingan publik dan kebebasan berpendapat di konstitusi.

Sengketa pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik idealnya diselesaikan melalui jalur perdata terlebih dahulu.

Penggunaan instrumen pidana secara langsung dikhawatirkan dapat membebani sumber daya penegakan hukum dalam menangani persoalan pejabat.