Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, harus menghadapi kenyataan pahit setelah dua gugatan praperadilannya ditolak.

Meskipun demikian, ia memilih untuk tetap menghormati seluruh keputusan yang telah diketok oleh hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sikap ikhlas tersebut disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya, Febri Diansyah, seusai melakukan pertemuan dengan kliennya di Gedung Merah Putih KPK.

Sebagai seorang penegak hukum, Febrie disebut ingin mematuhi setiap produk hukum yang sah meski penolakan tersebut tidak sesuai dengan harapannya.

Di sisi lain, tim penasihat hukum menegaskan bahwa sikap menerima putusan itu tidak berarti mereka sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum hakim.

Setelah membaca ulang putusan tersebut, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah catatan penting terkait cara pandang dalam persidangan.

Mereka menilai ada bias dalam pemahaman terhadap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan praperadilan berlangsung di pengadilan.

Kuasa hukum lainnya, Alvon Kurnia, turut memberikan sorotan tajam terhadap adanya keragu-raguan dari pihak hakim dalam memutus perkara kliennya.

Menurut Alvon, seharusnya asas hukum In Dubio Pro Reo diterapkan ketika muncul keragu-raguan untuk menguntungkan pihak pemohon.

Selain itu, tim pengacara juga menilai ada prosedur tertentu yang tidak dijalankan namun dianggap sebagai masalah administratif biasa oleh hakim.

Sidang putusan praperadilan kedua yang digelar pada Jumat (28/8/2026) secara resmi menyatakan bahwa penahanan dan status tersangka TPPU sah.

Putusan ini sekaligus menandai kekalahan kedua bagi Febrie setelah sehari sebelumnya gugatan pertama miliknya juga ditolak oleh pengadilan.

Gugatan pertama yang diputus pada Kamis (27/8) sebelumnya mempermasalahkan keabsahan pelaksanaan upaya paksa penyitaan dari pihak penyidik.

Dalam putusan pertama tersebut, hakim menyatakan seluruh tindakan kepolisian mulai dari penggeledahan hingga pencegahan adalah sah.