Sidang praperadilan Febrie Adriansyah mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi selama delapan tahun terakhir.

Dugaan rangkaian perbuatan tersebut disampaikan oleh Hakim Tunggal Praperadilan PN Jaksel, Richard Edwin Basoeki.

Hakim membacakan putusan pertimbangan tersebut dalam sidang yang digelar pada hari Jumat.

Pertimbangan Hukum Antarwaktu

Dalam pertimbangannya, hakim menilai dalil pemohon tentang pengabaian Pasal 3 Ayat 1 KUHP tidak tepat.

Ketentuan hukum pidana antarwaktu itu mengandung asas lex favoreo atau lex mitior.

Asas tersebut menyatakan bahwa aturan baru diberlakukan kecuali aturan lama lebih menguntungkan pelaku.

Surat penetapan tersangka TPPU dari Kejagung menyebutkan rangkaian perbuatan diduga dilakukan pada tahun 2018 hingga 2026.

Tempus delicti tersebut melintasi masa sebelum dan setelah KUHP Nasional resmi berlaku.

Oleh karena itu, penerapan pasal tidak bisa dilakukan secara otomatis atau parsial tanpa perbandingan.

Hakim menyatakan penetapan tersangka bukanlah sebuah putusan pemidanaan yang final.

Penilaian ketentuan yang lebih menguntungkan baru dapat dilakukan setelah pembuktian tempus di pokok perkara.

Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim menolak dalil pertama yang diajukan oleh pemohon.

Penilaian Materi Pokok Perkara

Hakim menjelaskan bahwa penilaian seluruh tempus dan unsur perbuatan Febrie merupakan ranah materi pembuktian pokok perkara. Hal tersebut dinilai bukan berada dalam lingkup kewenangan praperadilan yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, hakim menyatakan bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak menunjukkan adanya hilangnya dasar hukum penetapan tersangka.

Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa dalil pertama pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.