Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan respons tegas menanggapi perbincangan publik mengenai video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Hasto menilai dinamika serta ketidakpuasan terhadap kondisi politik nasional merupakan suatu kewajaran di dalam sistem demokrasi yang berjalan saat ini.

Menurut Hasto, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat harus disalurkan melalui mekanisme yang benar serta tidak diterjemahkan sebagai upaya mengubah proses di luar konstitusi.

Ia mendorong agar pihak kepresidenan, jajaran pemerintah, anggota dewan, hingga lembaga negara tinggi lainnya untuk senantiasa mendengarkan suara serta aspirasi rakyat.

Hasto mengaku merasa cukup terkejut ketika menyaksikan potongan video dari pihak relawan yang membahas potensi percepatan konstelasi politik menjelang tahun 2029.

Pemerintah dan para penyelenggara negara diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan publik serta wajib membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan warga.

Segala persoalan politik harus diselesaikan melalui institusi dan aturan hukum yang telah tersedia tanpa harus keluar dari koridor konstitusi yang berlaku.

Para pejabat di dalam pemerintahan serta parlemen diminta untuk memiliki sikap terbuka terhadap segala bentuk kritik yang datang dari masyarakat.

Kritik dipandang sebagai instrumen penting dalam proses demokrasi agar pemerintah dan lembaga negara dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan bermasalah.

Sebelumnya, Budi Arie sempat melontarkan pernyataan kontroversial yang menjadi sorotan dan viral di berbagai platform media sosial beberapa waktu lalu.

Tokoh relawan yang dekat dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu mengaku memiliki insting bahwa pelaksanaan pemilu bisa berlangsung lebih cepat dari jadwal.

Ia sempat membisikkan perihal insting percepatan pemilu tersebut kepada Joko Widodo dan mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan perubahan konstelasi politik.

Budi Arie turut mengaitkan potensi percepatan tersebut dengan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat saat ini yang dinilai mirip situasi akhir Orde Baru.

Potensi terjadinya patahan sejarah seperti peristiwa tahun 1997 menuju pemilu 1999 dinilai sangat besar akibat adanya keresahan di tengah masyarakat.