Sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah politik yang cukup menyita perhatian publik di Kompleks Parlemen.

Mereka menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk meninggalkan jabatannya sebagai pimpinan dewan sekaligus anggota legislatif.

Komitmen tersebut berkaitan langsung dengan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Berdasarkan surat perjanjian yang dibuat, para pimpinan dewan memberikan batas waktu tertentu untuk merampungkan regulasi tersebut.

Regulasi penting itu ditargetkan agar dapat segera diselesaikan secara resmi paling lambat pada 15 Desember 2026.

Apabila target waktu tersebut terlewati dan aturan tidak rampung, mereka menyatakan siap melepaskan kursi jabatannya.

Tiga tokoh penting yang tercatat meneken dokumen kesepakatan tersebut meliputi Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR.

Selain itu, terdapat pula nama Cucun Ahmad Syamsurizal serta Saan Mustopa yang turut membubuhkan tanda tangan.

Proses penandatanganan surat perjanjian ini dilakukan di sela-sela agenda audiensi yang berlangsung di Senayan.

Pertemuan tersebut mempertemukan para pimpinan dewan dengan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Dialog antara pihak parlemen dan massa pengunjuk rasa ini terjadi bertepatan dengan pelaksanaan rapat paripurna.

Rapat paripurna di lingkungan parlemen tersebut diselenggarakan pada hari Kamis siang.

Peristiwa penandatanganan surat pernyataan ini kemudian menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional.

Publik kini menantikan kelanjutan dari proses legislasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati.