Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Catatan tersebut mencakup penyesuaian indikator makro, validasi data kemiskinan, hingga target pendapatan negara agar alokasi belanja memberikan dampak terukur bagi ekonomi.

Setiap program belanja negara yang direncanakan harus memiliki kejelasan tujuan serta dampak yang terukur langsung terhadap pemerataan dan keadilan ekonomi.

Banggar DPR mencermati adanya kesesuaian indikator antara KEM PPKF dan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang diajukan oleh pihak pemerintah.

Namun, beberapa indikator dinilai perlu dipertimbangkan ulang karena angka terbaru dari Badan Pusat Statistik sudah mendekati target pemerintah.

Pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada Nota Keuangan RAPBN 2027.

Target rasio gini diusulkan pada rentang 0,362 hingga 0,367, sementara angka rasio gini saat ini berada di posisi 0,368.

Untuk tingkat pengangguran, Nota Keuangan mengajukan target 4,30 persen hingga 4,87 persen, di saat data BPS berada di angka 4,68 persen.

Proporsi tenaga kerja formal diusulkan 40,8 persen, padahal realisasi sebelumnya sempat menyentuh angka 40,83 persen.

Mengenai asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS, DPR menilai angka titik tengah Rp17.500 cukup realistis.

Said menekankan pentingnya kejernihan narasi dan orkestrasi kebijakan moneter dalam menghadapi ketidakpastian global.

Said menegaskan bahwa setiap program APBN wajib menggunakan data yang akurat agar intervensi anggaran tepat sasaran.

Ia meminta Badan Pusat Statistik segera memvalidasi data untuk mencegah kesalahan penetapan kelompok desil masyarakat.