Validasi data dinilai sangat krusial agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak keadilan ekonomi.

Belanja negara pada RAPBN 2027 direncanakan menembus angka Rp4.097,2 triliun.

Angka belanja yang melebihi Rp4.000 triliun ini menjadi yang pertama dalam sejarah APBN Indonesia.

Kenaikan belanja tersebut menuntut peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak secara konsisten.

DPR meminta pemerintah bersikap hati-hati dalam merancang kebijakan pemajakan baru agar tidak membebani masyarakat.

Target penerimaan PPh diusulkan naik Rp64,8 triliun, sedangkan PPN ditargetkan meningkat Rp132,8 triliun.

Sebaliknya, target penerimaan negara bukan pajak pada RAPBN 2027 mengalami penurunan menjadi Rp517,4 triliun.

Banggar DPR meminta target penerimaan tersebut diperhitungkan kembali melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Selain penerimaan, Said mengingatkan pemerintah mengenai peta jalan pengelolaan fiskal bertahap menuju APBN berimbang.

Potensi defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,81 persen.

DPR berharap pemerintah dapat mengendalikan dan menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen.