Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang Selatan memberikan perhatian khusus terhadap polemik pengelolaan lembaga pendidikan TK dan SD Islam Pembangunan di Pamulang.

Persoalan yang melibatkan pihak yayasan dan UIN Jakarta tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Tangsel.

Konflik pengelolaan institusi pendidikan itu berkaitan dengan status aset, hubungan sewa lahan, perubahan kepengurusan, hingga rencana integrasi lembaga.

Dampak dari perselisihan tersebut sempat merembet pada aktivitas belajar mengajar di sekolah yang terpaksa dialihkan sementara secara daring.

Fokus DPRD pada Kelancaran Belajar

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, menyatakan pihaknya menerima laporan mengenai perbedaan dokumen dan identitas antara yayasan lama dan baru.

Meskipun demikian, pihak legislatif menegaskan tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam ranah sengketa hukum kepemilikan aset.

DPRD Tangsel memilih untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan sampai memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Prioritas utama lembaga legislatif tersebut adalah menyelamatkan proses kegiatan belajar mengajar agar para siswa tidak dirugikan.

Para orang tua murid sebelumnya juga menyampaikan laporan mengenai dugaan perubahan akses serta pergantian kunci ruang tata usaha di sekolah.

Komisi II DPRD Tangsel berencana segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk yayasan baru dan aparat penegak hukum dalam waktu dekat.

Dewan juga membuka peluang untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama anggota dewan dari daerah pemilihan Pamulang.