Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan pesan khusus kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Ia meminta agar lembaga tersebut tidak kehilangan kompas utama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kompas utama yang dimaksud adalah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat sebagai perwakilan publik.

Arahan itu disampaikan usai prosesi pengambilan sumpah jabatan anggota KPI Pusat periode 2026-2029 di Media Center Kemkomdigi.

Meutya menyoroti tantangan penyiaran yang semakin kompleks di tengah kebiasaan masyarakat dalam bermedia.

Menjaga kualitas penyiaran dinilai sama dengan merawat kualitas demokrasi di era persaingan ketat.

Keberagaman konten serta kepemilikan juga menjadi sorotan penting sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran.

Wajah masyarakat Indonesia yang berbhinneka harus tercermin secara nyata melalui keberagaman isi siaran.

Selain itu, KPI diminta bersikap adaptif dengan tidak hanya mengedepankan sanksi semata.

Pembinaan ekosistem penyiaran harus terus dilakukan agar hadir secara sehat dan berkualitas.

Tiga pilar penting turut dipesankan kepada para anggota baru yang akan bertugas selama tiga tahun.

Tiga pilar tersebut mencakup penguatan standar kualitas, pengawasan aduan, serta peningkatan partisipasi publik.

Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menegaskan komitmen lembaganya untuk sejalan dengan Asta Cita Presiden.

KPI siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat.