Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam audiensi.

Audiensi tersebut mempertemukan tiga pimpinan DPR dengan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Pertemuan itu berlangsung di kompleks parlemen pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026.

Puan menggelar jumpa pers bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati untuk meluruskan situasi.

Ia menyatakan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh adanya pembagian tugas kelembagaan.

Puan dan Sari mengambil alih tugas memimpin pelaksanaan rapat paripurna di waktu yang sama.

Rapat paripurna itu sebelumnya sempat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco kemudian meninggalkan rapat paripurna tersebut untuk menerima langsung kedatangan massa aksi.

Puan mengaku sempat mengikuti agenda pertemuan lain sebelum memimpin kelanjutan paripurna.

Karena agenda tersebut, ia tidak dapat mengikuti rapat paripurna sejak awal sesi.

Ia menegaskan bahwa dari lima pimpinan dewan, tugas menemui masyarakat dibagi secara merata.

Tiga pimpinan yang menemui massa aksi meliputi Dasco, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Sementara itu, Puan dan Sari fokus menyelesaikan agenda pengambilan keputusan di ruang paripurna.

Audiensi antara pimpinan dewan dan massa aksi itu menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Salah satu tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset disepakati rampung maksimal 15 Desember 2026.

Namun, tuntutan terkait hukuman mati bagi koruptor masih menemui jalan buntu dalam diskusi.

Perwakilan massa aksi sempat menyampaikan rasa kecewa karena Puan tidak hadir.

Ketidakhadiran Ketua DPR tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan awal kelompok pengunjuk rasa.