Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi memberikan persetujuan kepada Sarjito untuk mengisi jabatan strategis di Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan penting tersebut diambil langsung dalam forum rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis tanggal 27.08.2026.

Sarjito akan memegang amanah sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis untuk periode 2026-2031.

Persetujuan paripurna ini lahir setelah Komisi XI DPR RI sebelumnya menjalankan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yakni Dolfie Othniel Frederic menyampaikan pengumuman resmi tersebut di hadapan para anggota dewan.

Sebelum mendapatkan pengesahan paripurna, Sarjito telah melalui serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks DPR.

Proses fit and proper test tersebut dipimpin oleh Komisi XI pada hari Senin tanggal 24.08.2026 di Jakarta.

Keabsahan penetapan ini juga diperkuat oleh keterangan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR yaitu Mohammad Haekal kepada awak media.

Dalam tahapan uji kelayakan lalu, Sarjito memaparkan tiga tantangan besar dalam membangun sektor bursa komoditas di tanah air.

Tantangan tersebut meliputi persoalan kedaulatan harga, integritas perdagangan, potensi kebocoran ekonomi, serta kedalaman pasar.

Sarjito menyoroti anomali posisi Indonesia sebagai produsen nikel dan timah terbesar dunia namun tidak memiliki kekuatan penentu harga.

Selama ini acuan harga komoditas strategis tersebut justru dikendalikan oleh bursa luar negeri seperti London, Shanghai, hingga Chicago.

Guna menjawab berbagai tantangan pelik itu, Sarjito telah merumuskan delapan pilar kebijakan strategis komprehensif.

Delapan strategi pembangunan bursa tersebut mencakup infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, regulator, ekosistem, hingga harga.