Gelombang desakan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan menggema di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Ribuan massa turun ke jalan menuntut agar DPR segera merampungkan regulasi untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu meminta DPR mengesahkan regulasi itu serta menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.

Desakan tersebut langsung direspons dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di gedung parlemen.

Komitmen Pimpinan DPR RI

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan aturan tersebut telah memasuki tahap penyelesaian akhir.

Ia menyatakan undang-undang itu paling lambat akan disahkan dalam rapat paripurna pada bulan Desember tahun 2026.

Komitmen DPR semakin menguat setelah tiga pimpinan menyatakan siap mundur jika aturan tersebut gagal disahkan.

Tiga pimpinan yang siap mundur dari jabatannya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Pernyataan mundur tersebut berlaku bukan hanya dari jabatan pimpinan DPR, tetapi juga sebagai anggota dewan.

Komitmen itu dituangkan secara resmi dalam surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh ketiga pimpinan tersebut.

Dasco menegaskan konsekuensi tersebut akan diambil apabila target pengesahan tidak tercapai sesuai jadwal.

Pembahasan regulasi ini sebenarnya telah berlangsung hampir dua tahun sebelum kembali menjadi perhatian publik.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan kronologi penyusunan regulasi tersebut secara rinci.

Pada 19 November 2024, rancangan aturan itu masuk dalam Prolegnas Longlist 2025–2029 pada nomor urut 82.