Komisi III DPR kemudian menugaskan Badan Keahlian untuk menyusun naskah akademik dan draf pada 9 September 2025.

Selanjutnya pada 23 September 2025, aturan tersebut ditetapkan masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

Tim penyusun dibentuk dan mulai menyusun naskah akademik serta draf bersama para pakar sepanjang akhir tahun 2025.

Naskah akademik dan draf sementara resmi selesai disusun pada 19 Desember 2025 untuk dilaporkan kepada Komisi III.

Tujuan utama regulasi ini ialah memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelaku.

Langkah tersebut diambil agar kerugian negara akibat kejahatan bermotif ekonomi dapat dipulihkan secara maksimal.

Perkembangan tindak pidana bermotif ekonomi dinilai semakin masif dan berpotensi merusak perekonomian nasional.

Pemulihan aset dipandang sebagai sarana konstitusional untuk mencapai tujuan negara melalui kepastian hukum yang adil.