Janji Politik Berdarah? Dasco dan Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember 2026
Ukuran Teks
Tekanan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia kembali mencapai titik didiknya. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dan penuh ketegangan politik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak kunjung disahkan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 15 Desember 2026.
Pernyataan berani ini disampaikan Dasco sebagai respons langsung atas desakan keras dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil, di mana akuntabilitas politik dipertaruhkan demi satu tujuan: pemberantasan korupsi secara tuntas.
Ultimatum 15 Desember dan Tuntutan Teguh AMPB
Kedatangan perwakilan AMPB yang dipimpin oleh Koordinator Supriyono, yang akrab disapa Botok, ke Senayan bukan tanpa alasan. Mereka membawa segudang tuntutan yang mencerminkan kelelahan masyarakat terhadap lambannya proses hukum terhadap para koruptor. Tuntutan utama mereka twofold: segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap.
Namun, yang paling menyita perhatian adalah ultimatum waktu yang mereka ajukan. AMPB secara eksplisit meminta pimpinan DPR RI untuk mengundurkan diri jika hingga 15 Desember 2026, RUU tersebut belum juga menjadi undang-undang.
"Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua," tegas Botok di hadapan media di Kompleks Parlemen Senayan.
Ia secara spesifik menyebutkan nama-nama besar di jajaran pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun, sebagai pihak yang harus siap mengemban konsekuensi politik tersebut jika kesepakatan ini ingkar. Tak hanya berhenti pada lisan, AMPB juga mendesak agar komitmen ini dituangkan dalam bentuk bukti tertulis yang sah, sebagai jaminan moral dan politik bagi rakyat. Perwakilan AMPB bahkan menegaskan akan kembali menggelar aksi massa berskala lebih besar pada 15 Desember 2026 jika janji ini dilanggar.
Update Terbaru
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB






