Tekanan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia kembali mencapai titik didiknya. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan dan penuh ketegangan politik, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak kunjung disahkan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 15 Desember 2026.
 
Pernyataan berani ini disampaikan Dasco sebagai respons langsung atas desakan keras dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil, di mana akuntabilitas politik dipertaruhkan demi satu tujuan: pemberantasan korupsi secara tuntas.
 

Ultimatum 15 Desember dan Tuntutan Teguh AMPB

Kedatangan perwakilan AMPB yang dipimpin oleh Koordinator Supriyono, yang akrab disapa Botok, ke Senayan bukan tanpa alasan. Mereka membawa segudang tuntutan yang mencerminkan kelelahan masyarakat terhadap lambannya proses hukum terhadap para koruptor. Tuntutan utama mereka twofold: segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor kelas kakap.
 
Namun, yang paling menyita perhatian adalah ultimatum waktu yang mereka ajukan. AMPB secara eksplisit meminta pimpinan DPR RI untuk mengundurkan diri jika hingga 15 Desember 2026, RUU tersebut belum juga menjadi undang-undang.
 
"Misalnya sampai tanggal tersebut tidak terealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua," tegas Botok di hadapan media di Kompleks Parlemen Senayan.
 
Ia secara spesifik menyebutkan nama-nama besar di jajaran pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun, sebagai pihak yang harus siap mengemban konsekuensi politik tersebut jika kesepakatan ini ingkar. Tak hanya berhenti pada lisan, AMPB juga mendesak agar komitmen ini dituangkan dalam bentuk bukti tertulis yang sah, sebagai jaminan moral dan politik bagi rakyat. Perwakilan AMPB bahkan menegaskan akan kembali menggelar aksi massa berskala lebih besar pada 15 Desember 2026 jika janji ini dilanggar.