Janji Politik Berdarah? Dasco dan Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember 2026
Ukuran Teks
Komitmen Tanpa Prasangka, DPR Taruh Jabatan di Ujung Tanduk
Merespons gelombang tekanan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad justru menunjukkan sikap yang出乎意料 (di luar dugaan) terbuka. Alih-alih bersikap defensif, Dasco menyatakan bahwa dirinya dan jajaran pimpinan DPR lainnya siap mundur jika gagal memenuhi tenggat waktu tersebut.
"Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," ujar Dasco dengan nada tegas.
Dasco juga meminta masyarakat untuk tidak ragu atau berprasangka buruk terhadap komitmen parlemen. Ia menekankan bahwa DPR tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun untuk memenuhi tuntutan elemen masyarakat tersebut. Pernyataan ini dapat dibaca sebagai upaya serius DPR untuk memulihkan kepercayaan publik yang selama ini terkikis akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum legislator, sekaligus menunjukkan keseriusan lembaga dalam melakukan pembersihan internal dan eksternal.
Bukan Sekadar Target, Pengesahan Dipastikan Desember 2026
Untuk memperkuat narasi komitmen tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebelumnya telah memberikan kepastian yang lebih teknis. Dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, pada hari yang sama, Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bukan lagi sekadar "target" atau wacana, melainkan sebuah kepastian hukum yang akan dieksekusi.
"Saya perlu menyampaikan kedudukan regulasi dan target penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," tegas Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan bahwa urgensi pengesahan RUU ini sangat krusial. Dengan telah direvisinya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keberadaan UU Perampasan Aset menjadi mata rantai yang hilang. Pengesahannya akan menciptakan satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang selama ini diidam-idamkan oleh para praktisi hukum dan aktivis anti-korupsi.
Update Terbaru
Langkah Pakai Blush On yang Efektif Samarkan Pipi Penuh Alami
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
OnePlus Turbo 7 Pro Kantongi Sertifikasi 3C dengan Pengisian 100W
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Motorola Signature 27 Alami Penurunan Kapasitas Baterai di Jerman
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Layar tanpa bezel Samsung berpotensi meluncur mendahului iPhone spesial Apple
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Kabar Duka, Mantan Bupati Tana Toraja Johanis Amping Situru' Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 12:55 WIB
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Program Vokasi Nemangkawi Antar PTFI Raih Penghargaan ESDM
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Keseruan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah ikuti tren tukar makeup viral
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Analisis ramalan zodiak cinta 18 November khusus Gemini serta Aries
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Pahlavi Minta Negara Barat Akhiri Kekuasaan Ayatollah di Iran
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Cara Menjaga Profesionalisme Saat Satu Kantor dengan Mantan
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Catatan Rekor Langka yang Bisa Disamai Marc Marquez di Portugal
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Bupati Kupang Minta Tunda Pemeriksaan Polisi karena Jadwal DPRD
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB






