Janji Politik Berdarah? Dasco dan Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember 2026
Ukuran Teks
Mengapa RUU Perampasan Aset Sangat Krusial bagi Bangsa?
Bagi masyarakat awam, RUU Perampasan Aset mungkin terdengar seperti istilah hukum yang rumit. Namun, esensinya sangat sederhana dan revolusioner: undang-undang ini memungkinkan negara untuk menyita aset-aset yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Selama ini, para koruptor seringkali memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaannya melalui proses hukum yang berlarut-larut, sehingga ketika vonis dijatuhkan, aset negara yang seharusnya dikembalikan sudah raib atau sulit dilacak. RUU ini membalikkan logika tersebut dengan menerapkan prinsip pembuktian terbalik, di mana pemilik aset wajib membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Jika gagal, negara berhak merampasnya.
Ini adalah senjata tajam yang selama ini dirindukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat sipil untuk memukul telak ekonomi para koruptor, bukan hanya menjebloskan mereka ke penjara.
Mata Publik Tertuju pada Senayan Menjelang Akhir Tahun
Pernyataan "siap mundur" dari jajaran pimpinan DPR adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah sinyal positif bahwa ada kemauan politik (political will) yang kuat untuk mendengarkan suara rakyat. Di sisi lain, ini menjadi bumerang yang siap meledak jika dinamika politik di Senayan mengalami hambatan, baik karena perdebatan fraksi, intervensi pihak tertentu, atau kesibukan agenda legislatif lainnya.
Masyarakat, khususnya yang tergabung dalam AMPB dan koalisi masyarakat sipil lainnya, kini akan mencatat setiap perkembangan. Tanggal 15 Desember 2026 bukan lagi sekadar angka di kalender, melainkan garis finis yang akan menentukan apakah DPR RI benar-benar berpihak pada keadilan, atau hanya pandai bersandiwara di atas panggung demokrasi.
Sinergianews akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset ini. Satu hal yang pasti: kesabaran publik telah habis, dan konsekuensi politik akan menjadi harga yang harus dibayar jika janji tinggalah janji.
Update Terbaru
Kabar Duka, Mantan Bupati Tana Toraja Johanis Amping Situru' Tutup Usia
Rabu / 18-11-2026, 12:55 WIB
Belasan Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Kebakaran di Jatinegara
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Program Vokasi Nemangkawi Antar PTFI Raih Penghargaan ESDM
Rabu / 18-11-2026, 12:50 WIB
Keseruan Krisdayanti dan Aurel Hermansyah ikuti tren tukar makeup viral
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Analisis ramalan zodiak cinta 18 November khusus Gemini serta Aries
Rabu / 18-11-2026, 12:49 WIB
Pahlavi Minta Negara Barat Akhiri Kekuasaan Ayatollah di Iran
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Cara Menjaga Profesionalisme Saat Satu Kantor dengan Mantan
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Catatan Rekor Langka yang Bisa Disamai Marc Marquez di Portugal
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Bupati Kupang Minta Tunda Pemeriksaan Polisi karena Jadwal DPRD
Rabu / 18-11-2026, 12:42 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Beda Harga per Denominasi, Antam vs UBS di Pegadaian
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Dosen TMK Ngaku Dirugikan Postingan Viral Donat Kunafa, Sebut Dirinya Juga Korban Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:41 WIB
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB






