DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana disahkan paling lambat pada Desember 2026.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Habiburokhman menegaskan bahwa waktu tersebut bukan lagi sekadar target penyelesaian pembahasan regulasi.

Pengesahan aturan itu sudah menjadi kepastian yang akan diwujudkan melalui rapat paripurna mendatang.

Pernyataan itu disampaikan ketika perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berada di balkon ruang paripurna.

Kelompok tersebut dipimpin oleh koordinatornya yang bernama Supriyono alias Botok.

Mereka menyimak langsung pemaparan Komisi III mengenai perkembangan penyusunan regulasi yang menjadi tuntutan utama mereka.

Kehadiran Botok di ruang paripurna berlangsung bersamaan dengan aksi massa aliansi tersebut di sekitar Gedung DPR RI.

Sebelum memberikan laporan, Habiburokhman sempat menyelipkan sebuah pantun terkait RUU Perampasan Aset.

Pantun tersebut menggambarkan harapan agar aturan baru segera disahkan demi memulihkan kerugian negara.

Menurut Habiburokhman, proses penyusunan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih panjang daripada undang-undang lainnya.

Regulasi tersebut membawa konsep hukum baru yang sebelumnya belum memiliki dasar pengaturan khusus di Indonesia.

Ia membandingkan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan revisi KUHAP dan UU Polri yang sudah mempunyai aturan lama.

Revisi KUHAP dan UU Polri dapat dilakukan dengan mengevaluasi serta memperbaiki ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Sebaliknya, RUU Perampasan Aset harus membangun kerangka hukum yang berbeda karena konsepnya yang masih baru.

Kondisi tersebut membuat proses penyusunan aturan ini dinilai jauh lebih kompleks.

DPR memerlukan waktu untuk menyusun ketentuan yang mampu memberikan kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Pembahasan itu juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara langsung.

Dengan adanya kepastian dari Komisi III, pembahasan RUU Perampasan Aset kini memiliki tenggat yang lebih jelas.

DPR menyatakan regulasi tersebut paling lambat dibawa ke pengambilan keputusan rapat paripurna pada Desember 2026.