DPR RI dijadwalkan tetap menggelar rapat paripurna di tengah pelaksanaan massa aksi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat di depan kompleks parlemen.

Agenda tersebut merupakan Paripurna ke-3 Masa Sidang I 2026-2027 dan mencakup penyampaian laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR.

Padahal, pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset tersebut belum dilakukan secara resmi karena pihak parlemen belum menerima Surat Presiden.

Selain itu, terdapat agenda lain berupa pandangan pemerintah mengenai sikap fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Agenda penting lainnya adalah pengambilan keputusan atas perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2027 dan hasil fit and proper test calon pejabat OJK.

Total terdapat tujuh agenda yang dijadwalkan untuk dibawa dalam rapat paripurna tersebut dan mulai dilangsungkan sejak pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, unjuk rasa di depan kompleks parlemen diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.

Koordinator aliansi tersebut menyampaikan dua tuntutan utama agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menghukum berat koruptor.

Pihak pengunjuk rasa menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Jakarta tidak membawa agenda melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.

Mereka justru menyatakan dukungan agar pemerintahan saat ini dapat berjalan dengan lebih baik tanpa ada niat untuk membuat kerusuhan.

Rangkaian agenda sidang dan aksi massa tersebut berlangsung pada Kamis, 27 Agu 2026 09:55 WIB di kawasan ibu kota.

Keputusan rapat paripurna juga mencakup pengambilan keputusan RUU Kehutanan menjadi usul inisiatif DPR, hingga laporan tim pengawas Haji DPR 2026.