Tim Hukum Polri menyatakan bahwa seluruh proses hukum terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah menyerahkan dokumen kesimpulan kepada Hakim Tunggal Praperadilan PN Jaksel pada hari Senin.

Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tk. III Divkum Polri, Kombes Dandy Ario Yustiawan, memberikan keterangan resmi tersebut di ruang sidang.

Menurut Dandy, seluruh tindakan upaya paksa yang diambil oleh pihak kepolisian sudah melalui prosedur yang sah termasuk dalam penetapan tersangka.

Dokumen kesimpulan yang diserahkan juga mencakup berbagai keterangan dari para ahli serta jawaban atas gugatan praperadilan pemohon.

Di sisi lain, Febri Diansyah selaku pengacara Febrie sebelumnya menyampaikan klaim bahwa ada puluhan aturan yang diduga dilanggar oleh penyidik.

Pihak kubu Febrie menyebutkan ada 40 peraturan perundang-undangan yang mencakup putusan Mahkamah Konstitusi hingga undang-undang terkait lainnya.

Dalam materi gugatannya, pihak pemohon meminta pengadilan untuk membatalkan penahanan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Selain itu, mereka juga meminta agar surat perintah penahanan nomor tertentu dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kasus hukum yang melibatkan Febrie Adriansyah ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi TPPU emas 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar.