Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku kebakaran hutan dan lahan yang masih meluas.

Wilayah yang mengalami kebakaran tersebut mencakup berbagai titik di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan keresahannya terhadap peristiwa karhutla yang kerap berulang setiap tahun.

Menurutnya, bencana tahunan ini umumnya terjadi pada periode Agustus hingga Oktober.

Padahal, kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak terkait.

Upaya pencegahan itu melibatkan peran pemerintah daerah, masyarakat luas, hingga pemerintah pusat.

Rio mengungkapkan keprihatinannya karena dampak asap dari kebakaran tersebut terbawa angin hingga ke negara tetangga, Malaysia.

Akibat kabut asap tersebut, sejumlah sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan.

Kondisi ini dinilai dapat mencerminkan citra Indonesia di mata dunia internasional karena telah menjadi isu nasional.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah yang jauh lebih serius agar permasalahan ini tidak terus berulang di masa mendatang.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan praktik pembakaran liar yang memicu meluasnya api.

Proses penegakan hukum dan pencegahan di lapangan dinilai harus benar-benar diwujudkan secara nyata.

Jangan sampai pernyataan tegas dari kepala negara berakhir tanpa adanya tindakan nyata hingga penanganan selesai.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas karhutla secara nasional telah mencapai 72.798 hektare per Minggu, 22 Agustus.

Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan wilayah terdampak paling luas dengan angka mencapai 38.310 hektare.

Wilayah lain yang turut terdampak meliputi Riau seluas 16.249,24 hektare dan Kalimantan Selatan seluas 8.019,62 hektare.

Selain itu, titik kebakaran juga tersebar di Kalimantan Tengah dengan 7.634,46 hektare serta Sumatera Selatan seluas 1.926,23 hektare.

Provinsi Jambi turut mencatatkan luas area terbakar sekitar 658,29 hektare berdasarkan data resmi BNPB.