Penyakit dengue masih menjadi tantangan kesehatan yang memicu beban ekonomi besar bagi pasien hingga sistem kesehatan nasional.

Pengendalian infeksi nyamuk Aedes aegypti ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan tunggal.

Penguatan Surveilans dan Integrasi Data

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyatakan surveilans dan integrasi data harus segera dibenahi.

Perbedaan data surveilans dan klaim pelayanan menunjukkan beban dengue yang sebenarnya berpotensi lebih besar dari catatan.

Integrasi data lintas instansi penting untuk mendukung deteksi dini serta respons cepat.

Beban Ekonomi dan Strategi Penanganan

Studi UGM mencatat total beban ekonomi akibat dengue di Indonesia pada 2024 mencapai hampir Rp9 triliun.

Pemerintah memperkuat Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue untuk menekan jumlah kasus dan kematian.

Peran Fasilitas Kesehatan dan Vaksinasi

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dominicus Husada menjelaskan fasilitas pelayanan kesehatan primer harus mampu mengenali tanda bahaya dengue secara cepat.

Pemeriksaan laboratorium memang membantu, namun pemahaman riwayat penyakit tetap menjadi dasar penanganan yang krusial.

Pencegahan juga melibatkan pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, serta vaksinasi sebagai pelengkap strategi.

Diskusi penanganan komprehensif ini mengemuka dalam Pertemuan Nasional ADINKES 2026 di Malang pada 4-7 Agustus 2026.

Ketua Umum PP ADINKES M. Subuh menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menerjemahkan kebijakan kesehatan ke lapangan.

PP ADINKES turut merekomendasikan penerapan vaksinasi dengue secara bertahap di wilayah endemis tinggi berdasarkan pertimbangan ilmiah.