Kesalahan yang terjadi pada surat administrasi penyidikan dinilai tidak serta merta menggugurkan status hukum seseorang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto.

Marcus hadir sebagai ahli dalam lanjutan sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat.

Proses penentuan status tersangka didasarkan pada prosedur pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum.

Apabila ditemukan kekeliruan administratif, bagian tersebut masih dapat diperbaiki tanpa mengubah substansi perkara.

Penyidikan pada prinsipnya berfokus untuk mengumpulkan alat bukti agar tindak pidana menjadi terang.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, tidak ada kewajiban mutlak pemeriksaan calon tersangka.

Penetapan status tersangka sudah cukup didasarkan pada keberadaan dua alat bukti yang valid.

Aturan tersebut turut diperkuat melalui rumusan undang-undang yang mengatur pencarian keberadaan tersangka.

Sebelumnya, Febrie Adriansyah meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan status tersangkanya.

Gugatan praperadilan itu diajukan untuk membatalkan serangkaian tindakan hukum termasuk penggeledahan di rumah Sentul.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terkait temuan sejumlah aset.

Kasus ini juga menyeret beberapa pihak swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Ketetapan Hukum Acara

Dalam aturan baru tersebut, dimungkinkan pula bagi aparat penegak hukum menetapkan status hukum seseorang tanpa pemeriksaan fisik terlebih dahulu karena ketidakhadiran yang bersangkutan.

Langkah hukum ini diambil menyusul serangkaian penemuan aset berupa logam mulia serta uang tunai dalam jumlah besar di kawasan Sentul.

Tim penyidik Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan selama yang bersangkutan bertugas sebagai pejabat struktural di lingkungan kejaksaan.