Langkah tegas diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah keagamaan di tanah air.

Sebanyak 34 kasus dugaan pelanggaran hukum resmi diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid memberikan keterangan tertulis.

Pihaknya menyatakan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti sekadar pada laporan administratif.

Ketika ada indikasi pelanggaran yang memerlukan pendalaman hukum, kementerian wajib meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Fokus utama dari langkah penegakan hukum ini adalah memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.

Daftar aduan atau kasus yang diserahkan kepada pihak kepolisian tercatat per tanggal 18 Agustus 2026.

Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai dugaan pelanggaran dari penyelenggaraan haji khusus dan juga umrah.

Untuk kategori haji khusus, terdapat 14 pihak teradu atau tergugat yang namanya telah diserahkan.

Sementara itu, kategori umrah mencakup sebanyak 19 pihak teradu yang masuk dalam daftar penyerahan.

Satu kasus tambahan tercatat berasal dari kategori haji reguler yang melibatkan pihak KBIHU.

Harun menegaskan bahwa penyerahan dokumen ini bukan berarti pihak yang dilaporkan telah terbukti bersalah.

Status dari laporan tersebut adalah dalam proses penanganan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang.

Pembuktian bersalah atau tidaknya pihak terlapor sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Proses tersebut harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi semua pihak.

Selain puluhan kasus tersebut, Ditjen Pengendalian PHU mencatat ada 137 laporan dalam register aduan.

Ratusan laporan itu mencakup indikasi pelanggaran yang masih dalam proses pengawasan dan klarifikasi.

Angka tersebut menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara untuk memperkuat tata kelola layanan.

Penyelenggara diingatkan agar tidak mengabaikan hak-hak jemaah yang telah memberikan kepercayaan penuh.

Kepercayaan jemaah harus dijaga melalui pelayanan benar dan pengelolaan dana yang aman serta transparan.

Kemenhaj berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah ingin membangun ekosistem haji dan umrah yang sehat, tertib, serta memiliki integritas tinggi.