Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej mengingatkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur berpotensi berkembang menjadi perkara pidana.

Ia menekankan potensi tersebut muncul apabila terdapat unsur penipuan dalam suatu kasus pinjaman.

Eddy menjelaskan penipuan merupakan peristiwa hukum yang memiliki dimensi perdata sekaligus pidana.

Peraturan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurutnya, hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman sejatinya merupakan ranah keperdataan.

Namun, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan berubah menjadi peristiwa pidana dalam situasi tertentu.

Pihaknya lantas menekankan pentingnya bagi kedua belah pihak untuk memahami kedua perspektif hukum tersebut.

Penipuan sendiri diatur melalui Pasal 1328 KUHPerdata serta Pasal 492 KUHP yang baru.

Pengaturan itu memperlihatkan bahwa penipuan dapat dipahami secara perdata maupun pidana.

Karakteristik dari peristiwa hukum yang terjadi menjadi penentu utama dalam penerapan aturan tersebut.

Dalam pandangan hukum perdata, penipuan berkaitan erat dengan kondisi sebelum perjanjian terbentuk.

Perusahaan pembiayaan dan kreditur diminta melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kemampuan calon debitur.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Pasal 1328 KUHPerdata mengatur penipuan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan pembatalan suatu perjanjian.

Ketentuan itu tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kesepakatan serta kecakapan para pihak menjadi syarat subjektif yang wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian.

Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak terkait.

Kondisi yang memicu pembatalan mencakup unsur paksaan, kesesatan, hingga tindakan penipuan.

Pemahaman mengenai aspek perdata ini dinilai penting guna mendorong langkah pencegahan dini.

Pemeriksaan kelayakan debitur diharapkan mampu mengantisipasi potensi persoalan hukum di masa mendatang.