Pemerintah Indonesia tengah menggodok aturan baru mengenai status kewarganegaraan.

Rancangan undang-undang tentang kewarganegaraan ganda terbatas dan khusus sedang disusun oleh Kementerian Hukum.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memastikan bahwa aturan tersebut akan diberikan secara selektif.

Eddy Hiariej merinci bahwa kebijakan dwi kewarganegaraan tersebut difokuskan untuk dua kategori khusus.

Kategori pertama ditujukan bagi para atlet profesional.

Sementara kategori kedua diberikan kepada individu yang mempunyai keahlian khusus.

Keahlian tersebut diharapkan dapat mendukung kepentingan transformasi teknologi serta transformasi pengetahuan bagi negara.

Selain itu, aturan kewarganegaraan ganda terbatas ini juga menyasar anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Anak yang lahir di negara penganut asas ius soli atau berdasarkan wilayah kelahiran juga masuk dalam cakupan aturan.

Meskipun orang tua mereka berstatus warga negara Indonesia, ketentuan tersebut tetap berlaku bagi anak yang lahir di wilayah ius soli.

Kewarganegaraan tertentu juga disiapkan bagi orang-orang yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Kelompok tersebut mencakup para ilmuwan hingga tenaga kesehatan.

Sebelumnya, gagasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan anggota parlemen.

Prabowo mengusulkan perubahan aturan guna mengakomodasi para diaspora Indonesia yang memiliki talenta istimewa.

Banyak diaspora di luar negeri yang terdiri dari dokter, peneliti, insinyur, hingga seniman berkelas dunia.

Sebagian dari mereka terpaksa mengambil kewarganegaraan lain demi menunjang karier serta kebutuhan keluarga.

Pemerintah menilai talenta terbaik bangsa tidak boleh dipaksa memilih antara kesempatan global dan ikatan dengan Tanah Air.

Oleh karena itu, perubahan undang-undang diajukan agar talenta istimewa dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Pemerintah memastikan kebijakan ini dirancang secara terukur, selektif, dan disertai uji integritas.

Aturan tersebut juga akan mencakup kewajiban yang jelas serta perlindungan penuh terhadap keamanan negara.