Mahkamah Konstitusi mengambil langkah hukum krusial terkait aturan pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik instansi resmi.

Seluruh permohonan uji materiil terhadap pasal kontroversial di dalam undang-undang baru tersebut dikabulkan sepenuhnya.

Alasan di Balik Keputusan Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi Adies Kadir membacakan pertimbangan hukum yang menyoroti perlindungan berlebihan terhadap lembaga negara.

Lembaga pemerintahan dinilai sebagai entitas hukum yang tidak memiliki perasaan seperti halnya manusia biasa.

Pejabat publik yang ada di dalam instansi tersebut seharusnya berkewajiban menjaga marwah lewat kinerja nyata.

Pemerintah justru harus bersikap terbuka terhadap berbagai bentuk pengawasan dan evaluasi dari masyarakat luas.

Tanpa adanya jaminan kebebasan bersuara, pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan sipil terancam kehilangan makna.

Kekhawatiran Efek Menakutkan bagi Warga

Para Pemohon uji materiil sebelumnya menilai aturan tersebut memicu potensi kriminalisasi terhadap ekspresi publik.

Kondisi ini menciptakan efek menakut-nakuti atau chilling effect bagi warga yang ingin menyampaikan pandangan.

Batasan antara kritik akademis, ekspresi politik, dan perbuatan pidana dinilai sangat kabur serta subjektif.

Frasa menghina yang tercantum dalam aturan lama tidak memiliki parameter objektif yang cukup jelas.

Potensi perluasan jerat pidana juga mencakup penyebaran konten lewat teknologi informasi yang dianggap menyerang instansi.