Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah dalam merumuskan payung hukum khusus.

Kebijakan berupa Peraturan Presiden tersebut diharapkan menjadi jalan keluar atas persoalan pertimahan yang terjadi di Pulau Belitung.

Dukungan itu disampaikan oleh Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, melalui keterangan tertulis pada Jumat.

Solusi Diskresi Pembelian Timah Masyarakat

Peraturan Presiden tersebut dinilai sebagai bentuk diskresi agar PT Timah dapat membeli timah dari masyarakat secara legal.

Langkah ini mendesak dilakukan karena kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT Timah telah habis.

Sebelumnya, tercatat ada sekitar 3.000 ton timah milik masyarakat yang terlanjur masuk ke gudang penyimpanan perusahaan.

Sementara itu, PT Timah membutuhkan waktu lebih dari enam bulan untuk melakukan eksplorasi dan pengajuan revisi dokumen.

Situasi buntu di lapangan tersebut sempat memicu lesunya ekonomi lokal serta meningkatkan kerentanan terjadinya gejolak sosial.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menggelar Rapat Tingkat Menteri untuk menyepakati langkah penanganan terpadu terkait masalah tersebut.

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah sepakat memberikan izin sementara bagi PT Timah untuk terus menampung hasil produksi timah dari masyarakat.

Kebijakan darurat itu berlaku sampai regulasi khusus mengenai tata niaga pertimahan selesai dibahas dan diterbitkan.