Otoritas Arab Saudi melakukan pemblokiran terhadap dana down payment atau uang muka biaya haji 2027 asal Indonesia.

Nilai dana yang diblokir tersebut mencapai 14 juta riyal atau setara dengan Rp66 miliar.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat mengecam langkah tersebut dan menilai kebijakan itu tidak bisa dibenarkan.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyatakan bahwa tindakan pemblokiran itu melanggar ketentuan yang berlaku.

Dia bahkan menyebut pelanggaran tersebut bisa dijerat dengan ketentuan pidana karena pembiayaan ibadah haji diatur panitia kerja.

Marwan mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.

Pemerintah diminta segera mengambil sikap tegas serta mengonsultasikan seluruh keputusan dengan bagian hukum terkait seperti BPKH.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan pemblokiran tersebut terkait dugaan pelanggaran asuransi haji 2026.

Pemerintah Arab Saudi menuding sekitar 600 jemaah Indonesia pada 2026 menderita sembilan penyakit kronis yang tidak lolos tes kesehatan.

Penyakit tersebut meliputi gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, sirosis, saraf, psikiatri berat, hingga TBC.

Dahnil menyatakan kementeriannya telah melayangkan keberatan resmi lewat nota diplomatik dan meminta dukungan penuh dari DPR.

Tudingan dari otoritas Arab Saudi itu menyangkut ratusan jemaah yang semestinya tidak lolos tes kesehatan namun tetap berangkat.

Menanggapi situasi ini, kementerian terkait berharap ada langkah kolektif demi menyelesaikan persoalan pemblokiran dana tersebut.