Pemerintah menunjukkan keseriusan penuh dalam memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan.

Salah satu sorotan utama jatuh pada aturan jam kerja para pengelola dapur di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak boleh hanya mengikuti jam kerja biasa pukul 08.00 hingga 17.00.

Jam operasional dapur pengolahan makanan sudah dimulai sejak dini hari.

Oleh karena itu, kehadiran kepala dapur pada waktu tersebut merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.

Pengawasan langsung diperlukan agar proses penyediaan makanan bagi para penerima manfaat sesuai dengan standar ketat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono di kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Selain penataan jam kerja, Badan Gizi Nasional juga mengintegrasikan data penerima manfaat dengan lintas lembaga.

Integrasi tersebut melibatkan Data Pokok Pendidikan milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pihaknya juga memanfaatkan data dari Kementerian Agama, BKKBN, serta Kementerian Kesehatan agar penyaluran tepat sasaran.

Pemerintah turut mengarahkan fokus perhatian ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih membutuhkan akses luas.

Sekitar 1.700 satuan pelayanan telah dibangun di wilayah tersebut dan siap dioperasikan secara bertahap.

Sebaran lokasi dapur mencakup wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga sebagian Pulau Nias.

Dari total bangunan yang ada, sekitar 284 dapur dinilai sudah siap dibuka untuk melayani masyarakat.

Namun, operasionalnya masih menunggu pengesahan aturan resmi dari Badan Gizi Nasional.

Regulasi tersebut disiapkan agar pelaksanaan di lapangan nanti memiliki landasan hukum yang jelas saat kick-off.