Kejaksaan Agung membeberkan dasar hukum di balik penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Langkah hukum tersebut diungkapkan oleh Tim Hukum Kejagung saat menghadiri sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis.

Pihak Kejagung menegaskan bahwa penahanan dilakukan karena keterangan yang diberikan oleh pemohon saat pemeriksaan tidak selaras dengan fakta.

Fakta-fakta tersebut sebelumnya telah ditemukan serta dikonfirmasi langsung oleh pihak termohon selama proses penyidikan oleh Tim 9.

Dalam persidangan yang sama, Kejagung menyebutkan bahwa tindakan penahanan ini telah merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 100 KUHAP.

Lebih rinci lagi, aturan yang digunakan mencakup Pasal 100 ayat 5 huruf b KUHAP mengenai tersangka yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta.

Selain itu, penahanan ini juga diklaim telah memenuhi syarat objektif berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Febrie disangkakan melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya telah memenuhi batas minimal untuk dilakukannya proses penahanan.

Pihak Kejagung merujuk pada ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU yang mencapai hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Melalui seluruh pertimbangan tersebut, Kejagung menilai bahwa surat perintah penahanan yang diterbitkan sudah sah secara yuridis.

Sebelumnya, Febrie telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan agar hakim bersedia membatalkan surat perintah penahanan tersebut.