Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa berbagai upaya penanganan kualitas udara belum akan sepenuhnya menyelesaikan masalah polusi di ibu kota.

Pramono menilai tantangan utama berasal dari wilayah penyangga atau area suburban yang masih mengizinkan sektor industri menggunakan bahan bakar batubara.

Hal tersebut disampaikannya saat berada di Jakarta Selatan pada hari Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurutnya, pelarangan penggunaan batubara pada industri dan pembangkit listrik akan memberikan dampak pengurangan polusi yang jauh lebih besar bagi Jakarta.

Ia bahkan secara khusus menyinggung keberadaan PLTU Suralaya yang terletak di wilayah Banten.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menjalankan berbagai langkah internal untuk memperbaiki kualitas udara ibu kota.

Berbagai kebijakan tersebut mencakup penggunaan mobil listrik, perbaikan sistem transportasi publik, hingga peralihan warga dari kendaraan pribadi.

Namun, Pramono menegaskan bahwa langkah-langkah di dalam kota itu belum cukup mengatasi akar permasalahan pencemaran udara.

Kontribusi emisi yang tinggi dari kawasan penyangga masih menjadi sumber utama buruknya udara Jakarta.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat turun tangan membantu melakukan koordinasi lintas wilayah.

Koordinasi tersebut dinilai penting agar emisi tinggi dari daerah sekitar Jakarta dapat diatur secara bersama-sama.

Upaya mitigasi lanjutan juga terus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menekan dampak buruk polusi udara yang masih dirasakan warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui turut mengandalkan langkah taktis seperti pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca guna mengurai polutan.