Pemerintah menyiapkan dana yang cukup besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Anggaran sebesar Rp259,3 triliun dialokasikan untuk fungsi ketertiban dan keamanan.

Alokasi tersebut tercantum secara resmi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan, belanja fungsi itu direncanakan mencapai Rp259.268,6 miliar.

Pemerintah telah menetapkan delapan target output prioritas untuk penggunaan dana tersebut.

Beberapa fokus utama meliputi pemenuhan alat material khusus serta penanganan sejumlah kasus.

Target penanganan tersebut mencakup judi konvensional sebanyak 396 perkara.

Selain itu, terdapat target penanganan judi online sebanyak 84 perkara.

Pemerintah juga menargetkan penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 381 perkara.

Target lainnya mencakup penanganan penyelundupan manusia sebanyak 24 perkara.

Ada pula pelatihan penguatan integritas bagi 1.100 orang aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum.

Pemerintah turut menjadwalkan operasi penanganan serta penyelesaian pemulihan aset terkait perkara sebanyak 50 perkara.

Layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara disiapkan bagi 3.478 orang.

Terakhir, terdapat alokasi untuk 28 operasi intelijen kontra terorisme.

Pelaksanaan anggaran fungsi ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Lembaga penerima alokasi di antaranya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Badan Intelijen Negara serta Kepolisian Republik Indonesia juga masuk dalam daftar pelaksana.

Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengelola anggaran tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ikut terlibat.

Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melengkapi daftar instansi pelaksana.

Realisasi anggaran fungsi ini mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 11,5 persen pada periode 2022 hingga 2025.

Nilainya meningkat dari Rp171,798 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp238,687 triliun pada tahun 2025.

Nota Keuangan menyebutkan peningkatan itu dipengaruhi pengembangan peralatan kepolisian dan pengadaan sarana kejaksaan.