China memasuki peringatan ke-60 Revolusi Kebudayaan pada tahun 2026 tanpa ada satu pun gestur atau perayaan resmi dari pemerintah.

Analis geopolitik Hu Zimo menyoroti kesengajaan di balik sikap diam pemerintah China yang mencerminkan kondisi politik saat ini.

Partai berusaha merayakan Mao yang meluncurkan Revolusi Kebudayaan sekaligus Deng yang mengubur serta mengkritiknya.

Merayakan dua tokoh yang bertolak belakang tersebut dinilai mustahil sehingga Xi memutuskan untuk menghapus dan mengabaikan sejarah itu.

Ketakutan negara terhadap sejarah membuat tindakan pengawasan memori publik menjadi sangat masif di berbagai sektor kehidupan.

Memori publik dipantau secara ketat, arsip dibatasi, dan mereka yang mencoba melestarikan sejarah menghadapi tekanan kian intensif.

Tekanan keras menyasar para warga senior di seluruh China yang menghabiskan waktu mengumpulkan dokumen dan mewawancarai penyintas.

Aktivitas mandiri tersebut kini dianggap oleh otoritas lokal sebagai potensi sumber ketidakstabilan di dalam negeri.

Sejumlah pensiunan pekerja mendapat kunjungan mendadak dan diminta menyerahkan naskah serta menghapus berkas digital mereka.

Pemilik toko fotokopi lingkungan diinstruksikan memverifikasi setiap dokumen yang dicetak dan melaporkan konten era Mao.

Pelancong yang kembali dari luar negeri kerap mendapati buku-buku bawaan mereka disita di bandara tanpa penjelasan resmi.

Mahasiswa pascasarjana menghindari topik era Mao dan para profesor membatasi penelitian hanya pada kompilasi arsip.

Masa lalu diperlakukan sebagai ancaman dan mereka yang mencoba mengingat diperlakukan sebagai calon pembangkang oleh negara.

Meski demikian, upaya pemerintah menghapus sejarah tidak sepenuhnya berhasil meredam ingatan pribadi masyarakat.

Sejarah tetap hadir dalam kehidupan mereka yang mengalaminya dan dalam naskah-naskah yang terus mereka hasilkan.