Mabes Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Sentul milik Febrie Adriansyah sudah sesuai aturan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri, Brigjen Veris Septriansyah, di sela sidang praperadilan.

Sidang praperadilan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026.

Veris mengungkapkan bahwa ketentuan penyitaan tersebut juga mendapatkan persetujuan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon.

Menurut ahli yang hadir dalam persidangan, tindakan penyitaan dan penggeledahan dinilai sah apabila memiliki relevansi dengan perbuatan pemohon.

Seluruh tindakan penyidik dari Kortas Tipidkor Mabes Polri dan Polda Metro Jaya disebut telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP.

Pihak kepolisian juga berencana menyerahkan berbagai alat bukti surat serta dokumen pendukung kepada hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan.

Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tersebut mengajukan gugatan agar penetapan tersangka dan penyitaan dibatalkan.

Petitum gugatan itu meminta hakim menyatakan tidak sah seluruh tindakan hukum, termasuk surat perintah penyidikan dan pencekalan.

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan uang tunai Rp543 miliar dan emas 74 kilogram.

Perkembangan Kasus TPPU

Selain Febrie Adriansyah, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan pihak swasta yaitu Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, menjelaskan bahwa dugaan pencucian uang itu dilakukan oleh Febrie selama bertugas di instansi kejaksaan.