Penyidikan tindak pidana asal dinilai memegang peranan krusial dalam rangkaian pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali.

Ia hadir memberikan keterangan dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum mantan pejabat kejaksaan, Febrie Adriansyah.

Persidangan praperadilan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026.

Mahrus menilai penyidik wajib memperjelas status kepemilikan serta asal-usul emas yang ditemukan di rumah Sentul milik Febrie.

Menurutnya, kejelasan tersebut harus melalui prosedur penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh.

Langkah itu diperlukan untuk memastikan apakah harta kekayaan yang dipermasalahkan benar-benar merupakan hasil kejahatan dari pelakunya.

Meskipun unsur objektif pencucian uang mencakup alternatif seperti menempatkan atau menghibahkan, inti objeknya tetaplah harta hasil kejahatan.

Apabila hal tersebut belum terang, ia berpendapat bahwa surat perintah penyidikan untuk pencucian uang seharusnya belum diterbitkan.

Di sisi lain, pihak Kejaksaan Agung secara tegas membantah dalil gugatan yang dilayangkan oleh pihak pemohon.

Tim hukum Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penetapan status tersangka telah secara eksplisit mencantumkan dugaan korupsi.

Pihak kejaksaan juga menegaskan bahwa proses penyidikan pencucian uang tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana asal.