Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menunda agenda rapat bersama Konsorsium Pembaruan Agraria pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Penundaan tersebut terpaksa diambil karena Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono tidak hadir dalam agenda pembahasan kasus agraria itu.

Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana menyatakan rapat resmi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan akibat ketiadaan perwakilan kepolisian.

Sejumlah legislator dari fraksi berbeda langsung meluapkan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran perwira tinggi kepolisian tersebut di gedung parlemen.

Martin Daniel Tumbelaka dari Fraksi Gerindra menilai agenda tersebut sangat krusial lantaran menyangkut langsung hajat hidup masyarakat luas.

Ia menyayangkan momen penting itu harus terlewatkan begitu saja tanpa kehadiran pihak kepolisian yang berwenang memberikan penjelasan komprehensif.

Anggota Komisi III Adang Daradjatun turut mengecam ketidakhadiran tersebut dan menegaskan bahwa ruang rapat parlemen bukanlah tempat untuk bermain-main.

Adang mendesak agar ada penjelasan transparan terkait alasan mangkirnya Kabareskrim agar kejadian serupa tidak terus berulang di kemudian hari.

Pihak Konsorsium Pembaruan Agraria melalui Sekjen Dewi Kartika juga menyampaikan kekecewaan serupa atas ketidakhadiran unsur pimpinan Bareskrim.

Dewi mengungkapkan sebelumnya telah ada diskusi intensif bersama Kapolri mengenai urgensi pertemuan untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan di lapangan.

Pertemuan itu sedianya dimanfaatkan untuk memastikan kepolisian menerapkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani sengketa tanah warga.

Masyarakat adat, petani, aktivis, serta advokat dinilai sangat rentan mengalami kriminalisasi apabila aparat penegak hukum terus memakai pendekatan legalistik.